Pencantuman Status Perkawinan Dalam Perjanjian

by Estomihi FP Simatupang, SH.,MH

Posted on August 05, 2022 07:56

Dalam membuat suatu perjanjian apakah penting untuk mencantumkan status perkawinan ? Disatu sisi menganggap mencantumkan identitas status perkawinan dalam perjanjian adalah tidak penting namun disisi lain pencantuman identitas status perkawinan adalah penting. 

Akibat hukum sebuah perkawinan yang sah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa

Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan telah didaftarkan pada kantor cacatan sipil menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban suami dan istri dalam hukum perkawinan, hukum keluarga dan hukum waris.

 

Fungsi status pernikahan dalam sebuah perjanjian

Dalam asas hukum perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri. Demikian juga dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam bahwa kemitraan suami-isteri Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Isteri. 

Oleh karena hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami maka salah satu pihak dalam melakukan suatu tindakan hukum maka hal tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pasanganya jika hal itu menyangkut hak yang dimiliki secara bersama (seimbang).

Contoh : Seorang suami yang hendak menjual kendaraan bermotor (mobil) yang mana mobil tersebut diperoleh pada masa pernikahan, maka suami tersebut harus mendapatkan persetujuan dari istrinya meskipun uang untuk membeli mobil tersebut adalah merupakan dari penghasilannya (suami). Oleh karena harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama maka istri memiliki hak yang sama (seimbang) atas mobil tersebut sehingga si suami harus mendapatkan persetujuan dari istrinya. 

Dan jika si suami yang akan menjual mobil tersebut mencantumkan status pernikahannya dengan status menikah maka adalah suatu kewajiban bagi sipembeli untuk menanyakan persetujuan dari istrinya untuk menjual mobil tersebut.

Dari contoh diatas, jika si suami tersebut tidak mencantumkan status pernikahannya dalam perjanjian tersebut maka seolah-olah si suami tersebut memiliki hak penuh atas mobil tersebut tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari istrinya. Disinilah fungsi dari pada status pernikahan tersebut yaitu untuk melihat apakah diperlukan suatu persetujuan dari (suami atau istri) terhadap apa yang diperjanjikannya tersebut dalam kaitannya dengan hak bersama (baik dalam hukum perkawinan, hukum keluarga maupun hukum waris).  


 Referensi

  • UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  • Kompilasi Hukum Islam

Total Views : 129

Related Post

× Harap isi Nama dan Komentar anda!
humbarasa.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image Responsive image

Kirim Pertanyaan

Peraturan PerUndang-Undangan
Yurisprudensi
Pengantar Hukum Kontrak
Elemen Kontrak
Pelaksanaan Kontrak
Essay